Banyak Tempat Ibadah Minta Pengukuran Ulang Arah Kiblat

Jakarta (Pinmas)--Banyak tempat ibadah melakukan pengukuran ulang arah kiblat. Sutami, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) DKI Jakarta mengatakan, banyak mushala dan masjid di Jakarta mengajukan permohonan pengukuran ulang arah kiblat.
"Pada kenyatannya banyak mushala dan masjid yang meminta diukur ulang arah kiblatnya," ujar Sutami, Rabu, (28/4).
Pengukuran arah kiblat ini didasarkan kekhawatiran warga yang menganggap arah kiblat bergeser. Diduga, pergeseran sejauh 30 cm ke arah kanan dari posisi awal terjadi akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu, pergeseran lempeng dunia juga berpengaruh pada arah kiblat.
Sutami mengatakan, masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir dengan pergeseran tersebut. Selain sudah ada fatwa dari MUI, letak Indonesia yang berada di sebelah barat Ka`bah juga memudahkan arah kiblat yang pasti. "Selama shalat mengarah ke barat, maka sudah sah," jelasnya.
Namun, Sutami tak keberatan jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan untuk itu. "Jika masyarakat merasa kurang puas dengan arah kiblatnya, mereka bisa mengajukan permohonan dan kanwil akan melayani yang bermohon," jelasnya.
Selain itu, Sutami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Pada dasarnya kami bersedia jika ada masyarakat yang ingin melakukan perhitungan ulang arah kiblat," ujarnya.
Hanya saja ia menegaskan bahwa pergeseran itu tak signifikan. Jarak pergeserannya pun bisa tak sama. "Di lapangan tidak semuanya bergeser sejauh 3 cm, bisa kurang atau lebih," jelasnya.
Oleh karena itu, Sutami menghimbau agar masyarakat tak perlu resah. Begitu pula pengelola masjid tak perlu bingung. Mereka hanya perlu mengubah arah kiblat tanpa membongkar bangunan.
Sementara itu, Kepala Sekretariat MUI Pusat, HM Isa Anshary MA, membenarkan sudah ada fatwa MUI tentang arah kiblat. MUI membuat fatwa yang menyatakan arah kiblat mengarah ke Ka`bah di Tanah Suci. Bagi umat Islam di Indonesia, arah kiblat itu menghadap ke barat. Ini karena letak geografis Indonesia di bagian timur Kabah. "Tidak perlu khawatir. Asal menghadap Barat, shalat sudah sah," jelasnya.
Isa juga mengatakan, tak ada wilayah di Indonesia yang arahnya pas dengan arah kiblat. "Tak ada di Indonesia yang arahnya pas banget dengan arah kiblat," pungkasnya.(rep/ts)

Selengkapnya ...

Bimbingan Manasik Haji dan Umrah Gratis

Bimbingan Manasik Haji dan Umrah KUA Kecamatan Pasar Minggu, Gratis Terbuka Untuk Umum.

لَبَّيْكَ اللـّـــــــــــــهُمَّ لبَيَّـــْكَ لَبَّيْــــكَ لاَ شَـــرِيْكَ لَكَ لبَيَّــْكَ ِانَّ الْحَمْدَوَالنِّعْمَــــةَ لَكَ وَ الْمُـلْكَ لاَشَـــــرِيْكَ لَكَ

Bagi Kaum Muslimin baik yang sudah atau belum mendaftarkan diri untuk berangkat Haji, atau berniat melaksanakan Umrah, dapat mengikuti kegiatan ini, dalam rangka memperoleh informasi dan pengetahuan tentang Manasik Haji /Umrah.

Dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 09.00-10.00

bertempat di KUA Kec. Pasar Minggu,

Jl. Raya Kebagusan No. 52, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

MULAI TANGGAL 10 APRIL 2010

Selengkapnya ...

Menag Minta Putusan MK Pertahankan UU Anti Pornografi

Jakarta(Pinmas)--Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan ujji materi UU Anti Pornografi dan Pornoaksi siang ini pukul 14.00. Menyikapi rencana putusan itu, Menteri Agama Surya Dharma Ali meminta putusan MK mempertahankan keberadaan UU tersebut karena penting sebagai alat pelindung masyarakat dari bahaya pornografi. "Saya harap MK memutuskan dalam bentuk perkuatan pasal-pasal yang ada di UU Pornografi. Tidak perlu ada pencabutan, tidak perlu ada perombakan," katanya, Kamis, (25/3).

Surya menilai UU APP menjadi produk hukum yang cukup baik dan tegas untuk melindungi karakter bangsa. Hal itu sehingga seluruh masyarakat bisa terlindungi dari serangan budaya negatif pornografi yang bisa mengkikis karakter bangsa. "UU ini sudah cukup baik untuk melindungi karakter bangsa. Sekarang ini karakter bangsa itu menjadi sorotan," katanya.

Surya menyebutkan, bila tidak ada UU APP, maka negara tidak memiliki fondasi payung hukum untuk melindungi masyarakat. Hal itu berarti upaya untuk menyaring masyarakat dari serangan pengaruh negatif berupa pornografi sulit dilakukan. "Karenanya, saya kira perlu ada undang-undang yang tegas yang dapat memfilter masyarakat dari berbagai pengaruh negatif," katanya.

Surya juga menyesalkan, adanya sikap sebagian pihak menjadikan alasan hak kebebasan memperoleh informasi untuk menggagalkan upaya perlindungan negara atas masyarakat dari serangan negatif pornografi. Bila dibiarkan, masyarakat akan mendapatkan pengaruh negatif. "Saya kira tidak cocok pandangan seperti itu. Kita harus ada aturan yang memfilter masyarakat dari banjirnya pengaruh negatif dari berbagai tempat," katanya.(rep/aru/ts). Sumber : www.depag.go.id

Selengkapnya ...

Pesan Tahun Baru: Allah Sayangi Umat-Nya

JAKARTA--Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah berupa pintu maaf kepada manusia-manusia pendosa sebagai rasa sayang Sang Pencipta kepada ciptaan-Nya. Demikian intisari Tausyiah, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, RI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar di hadapan para Jamaah Zikir Nasional Republika yang berlangsung di Masjid Agung, At-Tin, Jakarta, Kamis (31/12).

Dalam tausyiahnya, Prof. Dr. Nasaruddin Umar menyatakan rasa sayang Allah kepada manusia begitu kentara pada makna pembuka surat yang selalu diawali dengan bismillah (dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang). "Tak ada yang seindah pembuka surat bismillahirrahmaannirrahim. "Ini pertanda Allah lebih dominan sebagai pencipta dan penyayang bukan penghukum dan penyiksa," tuturnya.

Selain itu, tambahnya, simbol rasa sayang Allah juga diberikan pada manusia melalui institusi taubat, sebuah institusi yang hanya ada pada manusia. Diakhir tausyiahnya, umar berpesan agar umat senantiasa bezikir. Sebab dalam zikir, manusia bisa mengintrospeksi dirinya dalam untaian kata-kata nan indah.by admin

Selengkapnya ...

Saudi Permudah Visa Bagi Keluarga Pekerja Asing

JEDDAH, (MCH) Pemerintah Arab Saudi akan mengeluarkan peraturan baru berupa pemberian izin tinggal (permanent resident visa) bagi para isteri dan anak-anak pekerja asing di negara itu tanpa membatasi profesi mereka.

Rencana tersebut, menurut harian Al-Yaum, Sabtu (26/12), akan membuat lega sekitar tujuh juta pekerja asing (expatriate) yang tidak bisa membawa keluarga mereka karena terbentur peraturan yang menyebutkan, hanya profesi tertentu yang diperbolehkan membawa keluarga ke Arab Saudi.

Tidak diperoleh informasi mengenai jumlah tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, namun menurut catatan, terdapat ratusan ribu warga Indonesia yang sudah turun-temurun berada di negeri itu, terutama dari etnis Madura, Banjar dan suku-suku lainnya.

Berdasarkan peraturan lama yang masih berlaku, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dan Kantor Tenaga Kerja Arab Saudi hanya memberikan izin tinggal atau visa kunjungan bagi pekerja asing yang berprofesi sebagai "pekerja berdasi" (blue-collar workers) seperti insinyur, dokter atau para eksekutif.

Sementara berdasarkan peraturan baru yang akan diberlakukan, yang dilihat hanya status keuangan yang bersangkutan. "Visa untuk keluarga tidak terkait lagi dengan profesi," ungkap sebuah sumber pada harian Al-Yaum.

"Ini berita besar bagi ribuan profesional seperti saya yang tidak bisa membawa istri dan anak-anak karena tidak memenuhi kriteria seperti yang dicantumkan dalam iqamah (KTP)," tutur Shabir Ali, seorang pekerja asing di bidang rekayasa komputer di Jeddah.

Menurut Ali, dia telah berusaha meminta izin untuk membawa keluarganya ke Arab Saudi sejak awal pernikahannya, tetapi sampai saat ini belum dikabulkan karena profesi yang dicantumkan dalam iqamah adalah tukang listrik.

"Saya sudah lampirkan ijasah S2 bidang rekayasa komputer di dalam iqamah, juga daftar gaji, tetapi permohonan saya tetap saja ditolak," ujarnya.

Menurut dia, ribuan pekerja asing lainnya yang memiliki keahlian tinggi (high skill) dan bergaji besar, tidak bisa membawa keluarga mereka ke Arab Saudi karena pembatasan persyaratan profesi tersebut. "Saya berterima kasih atas peraturan baru tersebut, dan ini berkah dari Allah," katanya.

Namun demikian, perwakilan kantor Depnaker di Jeddah dan Dammam, dilaporkan belum memperoleh informasi mengenai rencana pemberlakukan peraturan baru berisi kemudahan bagi keluarga pekerja asing untuk mendapatkan izin tinggal bagi anggota keluarganya.

Sementara itu Abdullah, reporter lepas yang bermarkas di Riyadh mengatakan bahwa jika ketentuan baru tersebut jadi diberlakukan, ribuan buruh kasar, petani atau pekerja asing di sektor konstruksi akan memperoleh manfaatnya.

Abdullah mengungkapkan, Kementerian Tenaga Kerja Arab menerima sekitar 800 usulan pekerja asing dari lebih seribu pekerja asing yang mengantre berjam-jam di kantor tenaga kerja untuk mendapatkan visa menetap bagi keluarga mereka.

Ia menduga, kebijaksanaan baru itu diberlakukan sebagai rasa syukur pemerintah Arab Saudi sehubungan dengan kembalinya Pangeran Sultan setelah dirawat dalam waktu lama di luar negeri akibat penyakit yang dideritanya, dan dia memperkirakan, peratutan baru itu akan diberlakukan dalam waktu tidak lama lagi.

Sementara harian Arabnews melaporkan, setelah mendengar kabar mengenai rencana pemberlakuan peraturan baru tersebut sejumlah pekerja asal India langsung mendatangi Kedubes India di Riyadh dan kantor Konjen India di Jeddah untuk mencantumkan nama anggota keluarga mereka ke dalam paspor. (Nanang)

Sumber : http://www.depag.go.id

Selengkapnya ...