Menag: Manusia Membutuhkan Etika dan Moralitas untuk Pagari Kebersamaan

Menteri Agama H Suryadharma Ali mengatakan manusia sangat membutuhkan etika dan moralitas untuk memagari keberhasamaan kemanusian. Etika dan moralitas menjadi benteng kesucian yang manfaatnya dapat mempertahankan manusia sebagai makhluk yang memiliki peradaban.

"Untuk itu, etika dan moralitas perlu kembali kita pikirkan, kita rumuskan, dan kita ejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," papar Menag usai membuka Kongres Nasional Tokoh agama ke-III di Jakarta, semalam. Hadir dalam kesempatan itu Mendiknas Mohammad Nuh, eselon I Kementerian Agama dan para tokoh agama, seperti KH Hasyim Muzadi, Slamet Efendi Yusuf dan lain-lain.

Menurut Menag, untuk membangun kembali moral dan etika bangsa ini, agama memegang posisi yang sangat sentral. "Landasan moral dan etika yang kita pegang selama ini banyak disarikan dari ajaran-ajaran agama yang universal. Di sinilah peran penting para tokoh agama dapat menggali dan memantapkan kembali etika kehidupan yang religius dan bermartabat, terutama di tengah tantangan kehidupan global."

Selengkapnya ...

PRESS RELEASE ARAH KIBLAT

Diberitahukan kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia, berdasarkan data astronomis bahwa pada hari Jum`at tanggal 28 Mei 2010 pukul 12:18 Waktu Saudi bertepatan dengan pukul 16:18 WIB atau pukul 17:18 WITA Matahari melintasi tepat di atas Ka`bah sehingga bayang-bayang semua benda yang berdiri tegak di mana saja akan berimpit dengan arah Ka`bah di Mekkah. 

Sehubungan dengan itu, bagi kaum muslimin yang akan mengecek arah kiblat memanfaatkan moment ini, yaitu dengan cara:

1. Dirikan benda tegak lurus diukur memakai lot pada pelataran yang rata, atau cari benda yang berdiri tegak, misalnya tiang, pintu, jendela dan sebagainya.
2. Cocokkan jam dengan RRI atau telkom (103) atau telkomsel (301)
3. Pada jam yang ditentukan di atas tandai bayang-bayang yang terbentuk dengan sebuah garis lurus.
4. Garis lurus inilah arah kiblat di tempat yang bersangkutan.

Sumber : http://www.bimasislam.com

Selengkapnya ...

Banyak Tempat Ibadah Minta Pengukuran Ulang Arah Kiblat

Jakarta (Pinmas)--Banyak tempat ibadah melakukan pengukuran ulang arah kiblat. Sutami, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) DKI Jakarta mengatakan, banyak mushala dan masjid di Jakarta mengajukan permohonan pengukuran ulang arah kiblat.
"Pada kenyatannya banyak mushala dan masjid yang meminta diukur ulang arah kiblatnya," ujar Sutami, Rabu, (28/4).
Pengukuran arah kiblat ini didasarkan kekhawatiran warga yang menganggap arah kiblat bergeser. Diduga, pergeseran sejauh 30 cm ke arah kanan dari posisi awal terjadi akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu, pergeseran lempeng dunia juga berpengaruh pada arah kiblat.
Sutami mengatakan, masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir dengan pergeseran tersebut. Selain sudah ada fatwa dari MUI, letak Indonesia yang berada di sebelah barat Ka`bah juga memudahkan arah kiblat yang pasti. "Selama shalat mengarah ke barat, maka sudah sah," jelasnya.
Namun, Sutami tak keberatan jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan untuk itu. "Jika masyarakat merasa kurang puas dengan arah kiblatnya, mereka bisa mengajukan permohonan dan kanwil akan melayani yang bermohon," jelasnya.
Selain itu, Sutami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Pada dasarnya kami bersedia jika ada masyarakat yang ingin melakukan perhitungan ulang arah kiblat," ujarnya.
Hanya saja ia menegaskan bahwa pergeseran itu tak signifikan. Jarak pergeserannya pun bisa tak sama. "Di lapangan tidak semuanya bergeser sejauh 3 cm, bisa kurang atau lebih," jelasnya.
Oleh karena itu, Sutami menghimbau agar masyarakat tak perlu resah. Begitu pula pengelola masjid tak perlu bingung. Mereka hanya perlu mengubah arah kiblat tanpa membongkar bangunan.
Sementara itu, Kepala Sekretariat MUI Pusat, HM Isa Anshary MA, membenarkan sudah ada fatwa MUI tentang arah kiblat. MUI membuat fatwa yang menyatakan arah kiblat mengarah ke Ka`bah di Tanah Suci. Bagi umat Islam di Indonesia, arah kiblat itu menghadap ke barat. Ini karena letak geografis Indonesia di bagian timur Kabah. "Tidak perlu khawatir. Asal menghadap Barat, shalat sudah sah," jelasnya.
Isa juga mengatakan, tak ada wilayah di Indonesia yang arahnya pas dengan arah kiblat. "Tak ada di Indonesia yang arahnya pas banget dengan arah kiblat," pungkasnya.(rep/ts)

Selengkapnya ...

Bimbingan Manasik Haji dan Umrah Gratis

Bimbingan Manasik Haji dan Umrah KUA Kecamatan Pasar Minggu, Gratis Terbuka Untuk Umum.

لَبَّيْكَ اللـّـــــــــــــهُمَّ لبَيَّـــْكَ لَبَّيْــــكَ لاَ شَـــرِيْكَ لَكَ لبَيَّــْكَ ِانَّ الْحَمْدَوَالنِّعْمَــــةَ لَكَ وَ الْمُـلْكَ لاَشَـــــرِيْكَ لَكَ

Bagi Kaum Muslimin baik yang sudah atau belum mendaftarkan diri untuk berangkat Haji, atau berniat melaksanakan Umrah, dapat mengikuti kegiatan ini, dalam rangka memperoleh informasi dan pengetahuan tentang Manasik Haji /Umrah.

Dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 09.00-10.00

bertempat di KUA Kec. Pasar Minggu,

Jl. Raya Kebagusan No. 52, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

MULAI TANGGAL 10 APRIL 2010

Selengkapnya ...

Menag Minta Putusan MK Pertahankan UU Anti Pornografi

Jakarta(Pinmas)--Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan ujji materi UU Anti Pornografi dan Pornoaksi siang ini pukul 14.00. Menyikapi rencana putusan itu, Menteri Agama Surya Dharma Ali meminta putusan MK mempertahankan keberadaan UU tersebut karena penting sebagai alat pelindung masyarakat dari bahaya pornografi. "Saya harap MK memutuskan dalam bentuk perkuatan pasal-pasal yang ada di UU Pornografi. Tidak perlu ada pencabutan, tidak perlu ada perombakan," katanya, Kamis, (25/3).

Surya menilai UU APP menjadi produk hukum yang cukup baik dan tegas untuk melindungi karakter bangsa. Hal itu sehingga seluruh masyarakat bisa terlindungi dari serangan budaya negatif pornografi yang bisa mengkikis karakter bangsa. "UU ini sudah cukup baik untuk melindungi karakter bangsa. Sekarang ini karakter bangsa itu menjadi sorotan," katanya.

Surya menyebutkan, bila tidak ada UU APP, maka negara tidak memiliki fondasi payung hukum untuk melindungi masyarakat. Hal itu berarti upaya untuk menyaring masyarakat dari serangan pengaruh negatif berupa pornografi sulit dilakukan. "Karenanya, saya kira perlu ada undang-undang yang tegas yang dapat memfilter masyarakat dari berbagai pengaruh negatif," katanya.

Surya juga menyesalkan, adanya sikap sebagian pihak menjadikan alasan hak kebebasan memperoleh informasi untuk menggagalkan upaya perlindungan negara atas masyarakat dari serangan negatif pornografi. Bila dibiarkan, masyarakat akan mendapatkan pengaruh negatif. "Saya kira tidak cocok pandangan seperti itu. Kita harus ada aturan yang memfilter masyarakat dari banjirnya pengaruh negatif dari berbagai tempat," katanya.(rep/aru/ts). Sumber : www.depag.go.id

Selengkapnya ...